Pendidikan

Penanganan ATS Kab Mamuju Kini Sampai Ditahap Uji Publik RAD Tahun Anggaran 2020


Penanganan ATS Kab Mamuju Kini Sampai Ditahap Uji Publik RAD Tahun Anggaran 2020


Mamuju Setelah melewati sejumlah proses penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Kabupaten Mamuju, kini uji coba strategi nasional P-ATS sampai ditahap uji publik RAD PATS tahun anggaran 2020. Berbagai program dan kegiatan telah dimasukkan dalam RAD P-ATS tingkat kabupaten sesuai dengan isu penyebab anak tidak bersekolah, yakni tidak ada biaya, tidak mau sekolah, jarak sekolah jauh, anak disabilitas, perkawinan usia anak dan pekerja anak.

Berdasarkan keterangan Direktur Yayasan Karampuang, Ija Syahruni, uji publik yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square pada Selasa (26/11/19) dimaksudkan sebagai bentuk pelibatan publik dan strategi komunikasi serta sosialisasi kelanjutan pelaksanaan Stranas ATS di daerah. Sementara RAD P-ATS yang dimasukkan dalam tahun anggaran 2020 bertujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di Kabupaten Mamuju.

Terdapat berbagi input dalam uji publik RAD P-ATS. Dari Kepala Dinas PUPR Kab. Mamuju, Salihi Saleh menyampaikan , peran guru sangat dibutuhan dalam P-ATS sehingga perlu keterlibatan Dinas pendidikan sebagai kepastian untuk mendukung anak-anak kembali bersekolah. Sementara untuk tingkat kecamatan, kelurahan dan desa perlu memberikan akses untuk sekolah-sekolah.

Input juga datang dari Ketua Gema Difabel Sulawesi Barat, Syafaruddin Syam. Ia menyampaikan bahwa salah satu yang menghambat anak difabel memproleh pendidikan adalah penolakan sekolah-sekolah terhadap anak difabel, olehnya itu ia berharap P-ATS di Kabupaten Mamuju bersifat universal jangan hanya bagi anak non difabel saja.

Selain itu ada dari Kemenag Mamuju, H. Usman  menyampaikan bahwa orang tua juga mesti disadarkan mengenai pentingnya pendidikan, sebab masih ada mindsert orang tua yang merasa bangga jika anaknya cepat ada yang lamar, sehingga urusan pendidikan dikesampingkan. Dari data KUA, Usman menyampaikan bahwa tidak ada anak yang menikah dibawah usia 19 tahun, jikalau ada itu termasuk ketegori dipespensasi pengadilan agama. “Kalaupun ada yang menikah dibawah umur itu karena mereka menikah dibawah tangan. Sah secara agama tapi tidak sah secara hokum”. Kata Usman.

Merespon berbagai input dan tanggapan tersebut, Zakir Akbar selaku konsultan Unicef bidang Pendidikan mengakui bahwa tantangan P-ATS tidak mudah. Ia menyampaikan, dalam draft RAD P-ATS fokusnya adalah bagaimana anak terus belajar bukan hanya kembali bersekolah, juga berupaya memberikan dukungan kepada anak difabel.

Terkait bagaimana mengadvokasi oragtua agar sadar pentingnya pendidikan, Zakir menyampaikan bahwa kegiatannya sudah ada dalam RAD, tinggal bagaimana memaksimalkan implementasinya dilapangan. Selain itu, berdasarkan data salah satu alasan anak tidak sekolah karena telah menikah, padahal, tidak ada larangan yang mengatur anak yang telah menikah untuk kembali bersekolah. Dari itu, untuk mengetahui jumlah anak sekolah dan tidak sekolah, pada RAD tahun 2020 semua desa didorong untuk mengupdate data SIPBMnya.

Lebih tajam menanggapi isu disabilitas, Specialis Pendidikan Unicef Indonesia, Suhaeni Kudus menyampaikan bahwa dari seluruh populasi anak difabel di Indonesia hanya 1/3 yang mengecap bangku sekolah dan ada 2/3 yang tidak sekolah. Sementara diaspek kesehatan, anak disabilitis memiliki kebutuhan kesehatan dua kali dari anak non disabilitas.

“Di Jogja sampai pada level puskesmas dipastikan layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas itu menjadi hal yang prioritaskan. Hal ini dapat menjadi contoh untuk Mamuju. Untuk fasilitas pendidikan, Idealnya adalah seluruh sekolah di Indonesia seharusnya berkonsep inklusi. Hanya saja sangat terbatasnya Guru Pendamping Khusus atau GPK yang punya skill untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi difabel, bahkan di Jogja pun yang merupakan kota dengan prioritas difabel yang tinggi masih kekurangan dalam hal peningkatan mutu GPK. Saya kira memberikan pelatihan guru-guru regular untuk pendampingan difabel, itu bisa menjadi solusi.” Paparnya.

Kegiatan Uji Publik berlangsung atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Unicef Indonesia melalui Yayasan Karampuang. Plt. Kepala Bapepan Kab. Mamuju, Khatma Ahmad membuka dan menutup kegiatan Uji Publik secara resmi. Ia berharap, uji publik RAD P-ATS dapat menjadi pemantik semua unsur dari Pemerintah dan juga masyarakat agar dapat bersinergi dan terlibat aktif sebagai gerakan pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak di Kabupaten Mamuju. (dhl)



Berikan Penilaian Anda :
Komentar


Tinggalkan Komentar
gambar