Umum

Rapat Lintas Sektor PKSAI Memadukan Layanan Terhadap Anak


Rapat Lintas Sektor PKSAI Memadukan Layanan Terhadap Anak


Majene – UNICEF dan Yayasan Karampuang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Majene menggelar rapat lintas sektor terkait Pusat Kesejehtraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya, H. Mustamin yang mewakili Bupati Majene, Dr. H. Fahmi Massiara, MH. Selasa (4/2).

Pada kegiatan yang berlangsung di Kantor Bappeda Kabupaten Majene dihadiri oleh sejumlah pihak dari Bappeda Majene, Dinsos Majene, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Peksos, Unit PPA Polres Majene, Tagana, PKH, UPTD PPA dan sebagainya.

Dalam sambutan Bupati Majene yang disamaikan oleh Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya, H. Mustamin menyampaikan penghargaan kepada UNICEF beserta Yayasan Karampuang selaku mitra di Sulawesi Barat yang telah menetapkan Kabupaten Majene sebagai salah satu lokus pelaksanaan Program PKSAI tahun ini dan juga kepada seluruh stakeholder yang telah menginisiasi Rapat Koordinasi Lintas Sektor dikabupaten Majene ini.

Pelaksanaan PKSAI memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kasus yang direspon. Anak-anak rentan lima kali lebih mungkin mendapatkan akses terhadap layanan melalui PKSAI. Rujukan dan layanan yang disediakan dalam model PKSAI bertujuan untuk menghubungkan layanan perlindungan anak (seperti konseling keluarga), dengan layanan perlindungan sosial dan kebutuhan dasar. Inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan koordinasi PKSAI di Kabupaten agar bentuk perlindungan anak dapat terkaoordinasi dengan baik.

Program PKSAI ini melibatkan beberapa lintas sektor lembaga, seperti Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepolisian, dan Disdukcapil. Karena terintegrasi berarti menyatukan dari berbagai lembaga dijadikan menjadi satu. Jadi, anak yang bermasalah, anak yang terlantar dan anak yang tereksploitasi dapat diselesaikan oleh satu lembaga yang disebut dengan Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKSAI). Dengan terbentuknya kelembagaan ini maka permasalahan di daerah terkait anak akan lebih cepat penanganannya, melalui program ini kita harap dukungan dari berbagai lintas sektor instansi pemerintah agar apa yang diinginkan dapat terwujud.

Sambung dalam sambutan Bupati Majene, saya atas nama pemerintah daerah sangat menghargai program yang digagas oleh UNICEF melalui Yayasan Karampuang. Kedepannya Pemerintah Daerah harus mampu bersinergi dengan Lembaga ini dan menciptakan suatu strategi dan model pelayanan yang mendukung perlindungan anak sehingga Kabupaten Majene dapat menjadi kabupaten yang layak anak.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial juga telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), hal ini juga sejalan dengan apa yang akan di implementasikan oleh UNICEF.

Saya ingin menggaris bawahi poin terpenting dari koordinasi lintas sektor ini, yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita berharap penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin. Karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan. Untuk itu, peran seluruh pemangku kepentingan – pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya.

Pemerintah hadir dalam rangka memberi perlindungan sebesar besarnya bagi perlindungan anak. Kita juga perlu menggarisbawahi bahwa Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai telah memberikan perhatian besar terhadap anak, satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang telah menyusun dan menginisiasi Peraturan Daerah tentang perlindungan anak, Kabupaten yang memberikan ruang bagi anak untuk ikut menyuarakan hak anak dalam proses perencanaan pembangunan melaui Musrenbang yang diikuti oleh Forum Anak serta satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyusun Peraturan Bupati dan Rencana Aksi Daerah dalam upaya perlindungan anak.

Saya tegaskan kembali bahwa tidak boleh ada pembiaran anak tidak sekolah/putus sekolah, tidak boleh terjadi tindak kekerasan terhadap anak dan harus diberikan efek jera apabila orang tua tidak menyekolahkan anaknya. Kita harus bekerja sesuai amanat yang di emban, dengan memberikan sosialisasi maupun pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan anak. Harus dikampanyekan bahwa anak harus sekolah dan benar benar diseriusi agar di Kabupaten Majene menjadi pilot project kabupaten yang layak anak. Dinas terkait harus proaktif dalam memberikan pendampingan terkait penyimpangan terhadap anak maupun perempuan. Undang undang perlindungan anak harus diketahui dan dipahami dari lingkungan desa/kelurahan/kecamatan agar masyarakat tahu baik menelantarkan anak, mengeksploitasi anak dan sebagainya akan berurusan degan hukum. Persoalan ini merupakan persoalan kita bersama dan pemerintah Kabupaten Majene harus memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut.

Pada akhirnya pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Mendukung Program PKSAI Kerjasama UNICEF dengan BAPPENAS melalui Yayasan Karampuang sebagai Mitra UNICEF di Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan pagi hari ini, kita harapkan mampu menghasilkan strategi pembangunan yang benar-benar mampu untuk mengatasi segala hambatan dan kekurangan sehingga mampu menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman secara paralel kepada seluruh arah kebijakan nasional hingga ke kabupaten/kota terkait perlindungan anak.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga aktifitas kita pada hari ini akan memberikan kita kesadaran akan pentingnya investasi masa depan terhadap anak serta sumbangan pemikiran yang besar bagi pemerintah daerah khususnya dalam menunjang pembangunan dikabupaten Majene.

Pada kesempatan yang sama Direktur Yayasan Karampuang, Ija Syahruni dalam arahannya menyampaikan bahwa PKSAI bukanlah tugas-tugas yang baru yang akan menambah tugas-tugas dinas-dinas, tapi bagaimana mengkoordinasikan layananan secara terpadu.

“PKSAI ini bukan program yang baru, tapi mengerjakan apa yang menjadi tupoksinya. Seperti dinas pendidikan memberikan layanan pendidikan, Disdukcapil memberikan akte kelahiran dan dinas lainnya,” kata Ija Syahruni.

Kita tdk menambah beban dinas-dinas, tapi memadukan pelayanan yang ada. Kita mau PKSAI dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus bisa lebih cepat dan tepat sasaran dan terintegrasi, jelas Ija Syahruni. (Anhar)


Berikan Penilaian Anda :
Komentar


Tinggalkan Komentar
gambar