Perlindungan Anak

Tim Pokja Pencegahan Perkawinan Anak Pasigala Libatkan Pemangku Kepentingan Tingkat Kecamatan


Tim Pokja Pencegahan Perkawinan Anak Pasigala Libatkan Pemangku Kepentingan Tingkat Kecamatan


Sigi – Tim kelompok kerja (Pokja) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten/Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) kini mulai menyasar dan melibatkan berbagai unsur yang berkenaan langsung dengan masyarakat yaitu para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Pelibatan tersebut dikemas dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi, berlangsung berturut-turut mulai hari Selasa (21/7) di Kecamatan Ulujadi Kota Palu, Rabu (22/7) di Kecamatan Marawola Kab. Sigi hingga Kamis (23/7) di Kecamatan Tanantovea Kab. Donggala.

Pada pelaksanaannya, tim pokja pencegahan perkawinan anak kab/kota Pasigala bersama Yayasan Karampuang, memanfaatkan waktu satu hari pertemuan dengan mensosialisasikan pentingnya mencegah praktek perkawinan anak sekaligus mengadvokasi pemangku kepentingan tingkat kecamatan untuk turut berperan aktif.

“Hari ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi ke bapak ibu sebagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Kita ingin tahu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama dalam hal melindungi anak-anak kita. Walaupun hal kecil, misalnya di sekolah atau ditempat kita bertugas sekarang melakukan kegiatan yang menyasar anak atau orang tau, memberi informasi tentang pentingnya mencegah perkawinan usia anak. Harapannya, kita lakukan hal kecil untuk hasil yang besar.” Kata Program Officer Yayasan Karampuang untuk wilayah Kab. Sigi, Amriadi Muhdar.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Camat Marawola, tim Pokja mensosialisasikan mengenai hak anak/ meletakkan persoalan anak perempuan sebagai hal utama, juga mengenai kasus perkawinan anak, fator pendorong dan dampaknya, lalu memahami gender dan kerentanan anak perempuan, serta pandangan islam mengenai perkawinan anak.

“Norma sosial dan budaya kadang kala menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak. Adanya ekspektasi yang tidak realistis terhadap perkawinan, ada yang menganggap bahwa menikahkan anak bisa membuat beban keluarga berkurang, akan tetapi jika kesiapan fisik dan mental anak belum matang justru akan menambah beban keluarga.” Terang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Sigi, Hj. Sitti Sudarmi yang juga selaku penanggung jawab Pokja Pencegahan Perkawinan Anak Kab. Sigi.

Dikesempatan yang sama, juga disampaikan mengenai regulasi perkawinan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana tercantum usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun.

Dari pertemuan tersebut, pemangku kepentingan tingkat kecamatan sepakat untuk lebih memperkuat kegiatan positif remaja, penyuluhan bina keluarga remaja, pegaktifan peran keluarga melalui sosialisasi disetiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk di majelis taqlim, serta berbagai kegiatan penyuluhan lainnya.

Tahapan selanjutnya, tim Pokja Kab/Kota juga akan menyentuh pemangku kepentingan dilevel Desa/Kelurahan sekaligus membentuk Tim Pokja Pencegahan Perkawinan Anak di Desa/Kelurahan. Adapun 3 desa pilot program yaitu Kelurahan Tipo Kota Palu, Desa Padende Kab. Sigi dan Desa Wani Satu Kab. Donggala.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi dan advokasi pencegahan perkawinan anak pada pemangku kepentingan tingkat kecamatan tersebut berlangsung atas kerjasama Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Kab/Kota Palu, Sigi, Donggala yang didukung oleh Unicef Indonesia. (dhl)



Berikan Penilaian Anda :
Komentar


Tinggalkan Komentar
gambar