UNICEF dan YKM Bersama Balitbangren Polman Fasilitasi Rakor Lintas Sektor PKSAI

Polewali – Unicef bekerjasama dengan Yayasan Karampuang (YMK) dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Balitbangren menggelar Rapat Koordinasi lintas sektor terkait PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif). Senin, 3 Februari 2020.

Kegiatan yang berlangsung di aula pertemuan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar dihadiri Konsultan Unicef yakni Dessy Susanty, Kepala Balitbangren yaitu Drs. H. Darwin Badaruddin, M.Pd, Kepala Dinas Sosial Polman yaitu H. Muh Yusuf D Madjid, dan Staf Ahli mewakili Bupati Polman, Alimuddin.

Kegiatan perdana untuk Program PKSAI untuk tiga Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju dihadiri sejumlah pihak dari Dinas Sosial, Balitbangren, Peksos (Pekerja Sosial), P2KBP3A, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, TKSK, Pendamping PKH, Unit PPA Kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan lainnya.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya, Balitbangren Kabupaten Polman, Asrif SE M.Adm Pemb. Sebagai moderator menyambut baik adanya kegiatan yang dilaksanakan dan berharap terbangun kerjasama lebih baik untuk semua pihak. “Ketiga berbicara kesejahteraan anak maka harga mati pemerintah hadir disitu, tidak ada alasan untuk bersantai tidak menyikapi hal-hal seperti ini,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan semangat pimpinan (Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar) yang sangat peduli terhadap masalah anak, sehingga semua stake holder harus bisa kerjasama secara terintegrarif untuk mengatasi masalah. “Tentu itu menjadi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Jangan ada ego sektoral,” pungkasnya.

Sementara, Direktur Yayasan Karampuang Ija Syahruni mengantar kegiatan dengan pemutaran video dokumenter anak yang menjadi korban masalah sosial di Palu, Sulawesi Tengah. Ia pun berharap melalui forum diskusi, agar semua pihak menjangkau anak-anak yang menjadi masalah sosial.

Staf Bupati Polman, Alimuddin dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengatasi masalah anak. “Kita tahu bersama masih banya anak yang belum terpenuhi masalah sosialnya, sehingga diharapkan bisa terpenuhi. Masih banyak anak yang mengalami kekerasan dan terlantar, sehingga berharap semua stake holder menjadikan perhatian masalah sosial anak,” sebutnya.

Ia juga menegaskan agar OPD dan stake holder hendaklah berkontribusi aktif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. “Ini adalah upaya yang baik untuk anak kita”.

“Agar semua pihak memberikan perhatian serius kepada masalah ini, saya harap dapat memberikan kontribusi nyata untuk program ini. Saya pun mengingatkan bahwa mendukung program ini adalah pekerjaan mulia mempersiapkan generasi yang muda untuk bangsa dan negara, khususnya daerah kita Polewali Mandar. Kita berharap masalah penanganan anak dapat dilaksanakan secara terpadu,” tuturnya.

Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, Drs. H. Darwin Badaruddin, M.Pd dalam pemaparannya mengatakan, jika ada hal yang baru dan baik untuk daerah tentu kita dukung.

Ia juga menjelaskan, dalam Visi Misi dan penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan dukungan terkait persoalan sosial anak.

Lanjut Drs. H. Darwin Badaruddin, M.Pd menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga ada inovasi desa dan kelurahan dalam hal pelayanan anak dalam Gerakan Pembangunan Desa /Kelurahan yaitu SIPAMANDAQ (Sehat Inovatif, Partisipatif, Mandiri, Cerdas dan Bertaqwa).

SIPAMANDAQ diantara bentuk kegiatannya untuk mendukung program anak yaitu pengembalian anak putus sekolah dan pelayanan akte kelahiran gratis langsung di desa. Selain itu, ada program Kawal ibu hamil. Dalam slide ditayangkan diketahui Angka Kematian Ibu tahun 2018 sebanyak 25 dan tahun 2019 sebanyak 17.

“Kami berharap dengan pogram kawal ibu hamil ini bisa memantau ibu hamil selama masa hamil. Kalau ini terkawal dengan baik maka juga akan berdampak bagaimana mengurangi Stunting,” jelasnya.

Selain itu, ada sekolah pengantin yang bentuknya beda dengan yang lainnya. Dimana diperuntukkan bagi calon pengantin melalui lintas sektor yang melibatkan beberapa unsur untuk diberikan pembinaan melalui pendekatan agama, pendidikan dan sabagainya. “Mudah-mudahan prefelansi stunting dengan penanganan secara menyuluruh dapat ditekan”.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, H. Muh Yusuf D Madjid berharap dukungan anggaran terkait permasalahan yang dihadapi.

“Terkait PKSAI kami berharap ini tahun sudah bisa menjadi program prioritas, masalah utamanya budget. Bahkan kami dalam mem-backup masalah di kecamatan, itu pakai dana pribadi. Saya kira bukan itu persoalannya tapi menjadi kewajiban moral,” ungkapnya.

H. Muh Yusuf D Madjid juga menjelaskan sejumlah data-data terkait masalah anak, pada Januari 2020 ada 44 Kasus anak berhadapan hukum (ABH), perlindungan khusus 4 Kasus, anak balita terlantar 4 kasus dan anak terlantar luar panti asuhan 318 anak.

(Anhar)

Berikan Penilaian Anda :